Batas Pelaporan SPT Tahunan Sesuai dengan Peraturan

No Comments

Banyak orang memiliki kecenderungan untuk menunggu tepat sebelum batas pelaporan SPT tahunan sebelum akhirnya mereka melaporkan jumlah pajaknya. Tentunya, sebagai wajib pajak kita perlu membayar pajak tepat pada waktunya. Tanggal batas pelaporan ini biasanya tergantung pada jenis SPT masa yang digunakan. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang hal ini.

Pedoman untuk Batas Pelaporan SPT Tahunan

Batas waktu pelaporan SPT tahunan menggunakan dua pedoman utama yang telah diputuskan pemerintah dalam bentuk undang-undang. Selain menggunakan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, landasan hukum tentang batas pelaporan SPT tahunan juga menggunakan PMK nomor 242/PMK.0/2014. Kedua landasan hukum tersebut mengatur tentang tata cara pelaporan SPT tahunan.

Berikut ini adalah penjelasan bagaimana peraturan pemerintah mengatur tentang batas pelaporan SPT tahunan tersebut. Sebelum itu, perlu juga diingat bahwa pelaporan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Selain cara manual, penggunaan e-filling juga merupakan salah satu contoh pelaporan pajak yang sering dilakukan. Berikut ini adalah pedoman pelaporan yang tertuang dalam peraturan pemerintah.

Pasal yang Mengatur tentang Batas Pelaporan SPT Tahunan

  1. PPh pasal 4 ayat 2

Sesuai dengan pasal ini, maka bagi wajib pajak seharusnya membayarkan pajaknya pada setiap tanggal 10. Akan tetapi, pelaporan untuk SPT Masa hanya diberlakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan setelahnya. Keterlambatan pelaporan pajak dapat didifinisikan sebagai pelaporan pajak yang dilakukan setelah batas pelaporan SPT tahunan diberlakukan.

  1. PPh pasal 25 (angsuran pajak)

Pasal ini mengatur tentang angsuran pajak. Peraturan ini tidak hanya diberlakukan untuk wajib pajak baik berupa orang pribadi maupun badan. Sesuai dengan pasal ini, maka penyetoran sebaiknya dilakukan sebelum tanggal 15 setiap bulannya. Tanggal itu hanya berlaku untuk batas pelaporan SPT tahunan tiap bulannya. Peraturan mengenai SPT Masa diberlakukan setiap tanggal 25 tiap bulannya.

  1. PPh pasal 22 (laporan mingguan)

Untuk PPN serta PPn BM yang masuk melalui bea cukai, maka batas pelaporan SPT tahun akan diberukan batasan untuk melaporkan pajak tepat sehari setelah pungutan dilakukan. Sesuai dengan pasal ini, maka batas pelaporan SPT tahunan berbeda dengan SPT Masa. Karena pelaporan dilakukan sehari setelahnya, maka wajib pajak dapat melaporkannya setiap hari yang sama setiap minggu.

  1. PPh pasal 22 (bendahara pemerintah)

Waktu serah terima barang juga menjadi pertimbangan penting tentang batas pelaporan SPT tahunan. Sama halnya dengan peraturan sebelumnya, pelaporan dilakukan sesegera mungkin. Tentunya hal ini dilakunkan ketika masih pada hari yang sama. Sedangkan pelaporan untuk SPT Masa dari transaksi ini berlangsung pada tanggal 14 pada bulan mendatang.

  1. PPh pasal 22 (Pertamina)

Batas pelaporan SPT tahunan berlangsung secara berbeda untuk Pertamina. Baik pelaporan dan pembayarannya telah dihitung secara spesifik melalui sistem yang ada. Dengan demikian, pembayaran dilakukan sebelum delivery order untuk barang dari pertamina dibayarkan.

Selain pasal dan ayat yang tertera di atas, masih banyak lagi landasan hukum yang mempengaruhi kapan batas pelaporan SPT tahunan diberlakukan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui kapan kita seharusnya membayarkan pajak beserta laporannya. Terdapat sanksi berbeda untuk SPT Masa dengan SPT tahunan yang dilaporkan secara terlambat. Pada SPT Masa, keterlambatan pelaporan akan menyebabkan wajib pajak terkena penalty sebesar 500 ribu. Sedangkan SPT tahunan, penalty yang dikenakan oleh wajib pajak akan mencapai satu juta.

Your Thoughts