Cara Pelaporan SPT Tahunan Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak

No Comments

Setiap tahunnya, wajib pajak di Indonesia harus melaporkan kewajibannya dalam perpajakan. Perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment. Hal ini berarti bahwa wajib pajak memiliki wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan seberapa besar pajak yang harus dibayarkannya. Meskipun demikian, masih banyak wajib pajak yang merasa kebingungan tentang cara pelaporan SPT tahunan mereka. Kebingungan ini biasanya terjadi ketika masa pelaporan sudah tiba. Sementara jika tidak ada laporan maka dinas perpajakan akan melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan para wajib pajak.

Sebenarnya, cara pelaporan SPT tahunan tidaklah terlalu sulit. Pelaporan SPT tahunan sendiri sudah diatur oleh pemerintah. Direktur Jendral Pajak telah menerbitkan peraturan mengenai cara penerimaan dan pengelolaan SPT tahunan tersebut. Dengan memanfaatkan peraturan yang dirilis pada 18 Januari 2016 tersebut, kita apat mengetahui prosedur yang tepat. Pemerintah sendiri mengeluarkan peraturan tersebut dengan harapan untuk dapat memberikan informasi yang jelas kepada wajib pajak.

Selama ini, wajib pajak di Indonesia memiliki kebingungan tentang cara pelaporan SPT tahunan. Sebagian berpikir bahwa pelaporan tersebut harus dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak terdekat dan tidak boleh diwakilkan. Sementara sebagian yang lain juga beranggapan bahwa penyampaian dengan menggunakan jasa pos dan kurir masih diperbolehkan. Kini juga ada pelaporan pajak dengan menggunakan e-Filing. Berdasarkan peraturan yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak, pelaporan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Cara pelaporan SPT tahunan dengan mudah

Secara langsung

Untuk cara pelaporan SPT tahunan secara langsung, antara wajib pajak sebagai pelapor dan pemerintah tidak menggunakan perantara. Hal ini berarti wajib pajak harus melaporkan pajaknya di tempat pelayanan terpadu. Tempat pelayanan terpadu ini tersebar di beberapa tempat di Indonesia. Proses ini dapat dilakukan di tempat yang sesuai dengan tempat terdaftarnya wajib pajak yang bersangkutan atau di kantor pelayanan pajak yang terdekat. Untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya, pemerintah sudah menyiapkan pula beberapa tempat khusus seperti mobil pajak dan pojok pajak.

Melalui pos

Cara pelaporan SPT Tahunan melalui pos juga merupakan cara yang populer. Prosedur pengiriman melalui pos harus menyertakan dokumen yang menjelaskan tentang lokasi tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Dokumen ini dapat diperoleh dari kantor pelayanan pajak yang berada di dekat lokasi wajib pajak.

Melalui jasa kurir

Selain menggunakan pos, memanfaatkan jasa kurir juga merupakan cara pelaporan SPT tahunan yang diperbolehkan oleh pemerintah. Baik jasa kurir maupun jasa ekspedisi juga harus melampirkan surat bukti pengiriman yang berasal dari lokasi terdaftarnya wajib pajak tersebut. Dokumen SPT tahunan tersebut harus dimasukkan dalam amplop tertutup dan pada bagian luarnya ditempelkan lembar informasi SPT tahunan. Apabila isi dokumen tersebut telah lengkap, maka tanggal pengiriman dokumen tersebut melalui jasa kurir atau ekspedisi dinyatakan sebagai tanggal penerimaan SPT.

Secara online

Cara pelaporan SPT tahunan yang terakhir adalah dengan memanfaatkan internet. Direktur Jendral Pajak telah menyediakan saluran tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan proses pelaporan ini. Proses yang dikenal sebagai e-Filing ini menggunakan laman resmi Direktorat Jendral Pajak sebagai saluran utama. Meskipun demikian, terdapat saluran digital dan jaringan komunikasi data yang diperbolehkan untuk pelaporan pajak.

Pengecualian dalam Cara Pelaporan SPT Tahunan melalui E-Filing

Sistem e-filing merupakan cara pelaporan SPT tahunan yang praktis. Meskipun demikian, pembetulan terhadap SPT Tahunan tersebut tidak dapat dilakukan melalui e-filing. Wajib pajak tidak memiliki pilihan lain selain melaporkannya secara langsung.

Cara pelaporan SPT tahunan secara langsung juga diberlakukan untuk berkas SPT tahunan 1770 SS atau 1770 S. Proses ini perlu dilakukan di kantor pelayanan pajak yang berlokasi sesuai dengan lokasi dimana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar.

Your Thoughts