Indonesia Akan Ikut Kebijakan Internasional Intip Rekening

No Comments

Pada September 2018 yang akan datang, Indonesia secara resmi akan terlibat dalam perjanjian internasional perihal keterbukaan informasi keuangan demi  keperluan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Dengan terlibatanya Indonesia pada perjanjian internasional tersebut, maka akan memberikan dampak terhadap penerimaan pajak, khususnya penerimaan dari wajib pajak orang pribadi.

Apa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak

Robert Pakpahan, selaku  Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, memperkirakan adanya tambahan penerimaan dari mengimplementasikan AEoI sebesar Rp 2,17 triliun, khususnya penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29. Dengan begitu, sampai akhir 2018 akan menjadi Rp 10 triliun.

“Kalau melihat realisasi OP, angka 2017 Rp 7,83 triliun, tahun ini mungkin Rp 10 triliun bisa,” Ungkap Robert Pakpahan di Kantor pusat Ditjen Pajak Jakarta, pada Jumat, 5 Januari 2018.

Sementara itu, realisasi pajak PPh sepanjang tahun 2019 akan tercatat sebesar Rp 7,83 triliun atau mencapai 39,26% dari target sebesar Rp 19,94 triliun. Artinya akan tumbuh sebesar 47,32% meskipun sebenarnya angka tersebut belum sesuai target. Ditjen Pajak ditahun 2017 lalu sudah berhasil mengunci penerimaan sebesar Rp 1.151,10 triliun atau mencapai 89,6% dari target sebesar Rp 1.283,6 triliun.

Robert Pakpahan menyampaikan, dalam upaya mengejar target penerimaan sebesar Rp 1.423 triliun ditahun ini, akan kembali memetakan bersama dengan para kepala kantor wilayah maupun kantor pelayanan pajak.

“Nah di dalam bekerja DJP dalam waktu dekat kami akan rapim dengan seluruh kanwil, dan KPP. Dalam forum tersebut yang menjadi target 2018 kami distribusikan, dengan memetakan potensi pajak di masing-masing daerah.” kata beliau.

Dari total 341 KPP, sebanyak 66 yang sudah berhasil merealisasikan penerimaan hingga 100%, sebanyak 2 KPP sudah mencapai 99% hingga 99,99%, lalu 15 KPP dengan pencapaian berkisar 95% hingga 98,99%, dan 58 KPP dengan pencapaian 90% hingga 94,99%. Sedangkan 141 KPP lainya masih di bawah 90%.

Selain dari AEoI, Robert Pakpahan melanjutkan, Ditjen Pajak akan memanfaatkan juga data-data yang dihasilkan dari program tax amnesty tahun lalu.

“Adanya akses kepada data sektor keuangan baik domestik dan luar seyogyanya menambah kemampuan kami untuk mendeteksi ketidakpatuhan,” tukas beliau.

Your Thoughts