Pemerintah akan Buat Larangan Pemecahan Rekening Rp 1 Miliar

No Comments

Revisi batas saldo rekening keuangan untuk kepentingan perpajakan yang awalnya sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar secara tidak langsung memberikan celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran kepatuhan.

Padahal, penetapan batas saldo rekening keuangan menjadi modal pemerintah mengumpulkan data wajib pajak sebagai database dalam mengimplementasikan Automatic Exchange of Information (AEOI).

Penetapan saldo bukan semata pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengincar banyak WP sebagai potensi baru penerimaan pajak.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara di Gedung DPR, Jakarta.

“Inikan akses data bukan untuk kepentingan memotong pajak gitu, untuk data supaya kita bisa tukar data, bukan berarti kita tahu dia ada duit segini kita pajaki, jadi database kenapa harus database supaya Indonesia sejajar dengan negara lain yang ikut kesepakatan AEOI, kalau Indonesia sudah sejajar dia bisa minta data ke Indonesia, Indonesia juga bisa minta data ke negara,” kata Suahasil.

Banyak cara yang bisa dilakukan wajib pajak agar terhindar dari kepatuhan perpajakan. Namun, tegas dia, pemerintah tidak akan diam begitu saja.

Pemerintah akan membuat aturan yang mengakomodir tindakan wajib pajak yang rela memecah saldo Rp 1 miliar ke beberapa rekening untuk menghindari kepatuhan perpajakan, dalam hal ini sesuai dengan aturan AEOI.

Untuk saat ini, pemerintah belum memiliki aturan terkait hal tersebut, dan dipastikan bagi wajib pajak yang melakukan pemecahan saldo Rp 1 miliar ke beberapa rekening tidak akan menjadi database AEOI.

Your Thoughts