Informasi Pajak Usaha Dagang Yang Perlu Diketahui Oleh Pedagang atau Pengusaha Mikro

No Comments

Pajak usaha dagang akan menjadi informasi yang sangat menarik disini. Bagi Anda yang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha mikro maka harus tahu akan kewajiban yang harus Anda lakukan. Kewajiban itu berupa aturan untuk membayar pajak. Setiap warna Negara Indonesia memang wajib membayar pajak atas penghasilan yang didapatkan. Aturan ini namun terkadang masih sering dianggap angin lalu. Padahal dengan membayar pajak secara disiplin maka nantinya fasilitas Negara juga akan bertambah baik.

Untuk pajak usaha dagang bagi pengusaha mikro sendiri aturannya sudah ditetapkan dalam UU nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah ( UU UMKM ). Dan yang termasuk di dalam aturan pajak usaha dagang mikro adalah semua usaha yang memiliki asset dagangan dengan nilai maksimal 50 juta diluar bangunan dan tanah dengan omset maksimal sebesar 300 juta per tahunnya. Dan lalu pada tahun 2013 lalu pemerintah Indonesia membuat kembali sebuah peraturan mengenai ppH atas UMKM. Peraturan tersebut tertuang dalam PP nomor 46 tahun 2013.

Aturan Pajak Usaha Dagang untuk Mikro

Secara garis besar, aturan tentang pajak usaha dagang tersebut berisi tentang poin bahwa usaha mikro juga bisa dikenai ppH sebesar 1%. Hanya saja ada dua jenis kondisi atau keadaan yang bisa membuat pemilik usaha mikro yang memiliki pendapatan dibawah 4,8 miliar bisa terbebas dari beban pajak 1% tersebut.

  • Wajib pajak yang bebas pajak usaha dagang tersebut adalah orang pribadi yang menggunakan prasarana tidak permanen atau bongkar pasang atau juga menggunakan fasilitas milik umum sebagai tempat untuk menjalankan usahanya. Contoh wajib pajak dengan kondisi seperti ini adalah pedagang asongan atau pengamen dan juga pedagang kaki lima.
  • Berikutnya adalah jika usaha yang dimiliki wajib pajak tersebut belum berjalan secara komersil. Atau omset yang dimilikinya sudah lebih dari 4,8 miliar walaupun belum genap selama 1 tahun. Perhitungan omset tersebut akan berdasarkan pendapatan yang terjadi di tahun yang sebelumnya.

Mungkin Anda juga perlu mempelajari tentang pajak badan usaha

Bayarlah Pajak Usaha Dagang dengan Tertib

Untuk sistem perhitungan pajak usaha dagang bagi pengusaha mikro maka tentu akan berdasarkan omset dan laba bruto yang diperoleh selama satu tahun. Hal ini berarti masing-masing pedagang akan memiliki jumlah total besaran pajak penghasilan yang berbeda antara satu dan yang lainnya walaupun mungkin jenis usahanya adalah sama. Sedikit rumit memang namun jika Anda ingin yang mudah bisa langsung datang ke kantor pajak terdekat di kota Anda. Jangan lupa membawa catatan keuangan usaha yang Anda miliki sebagai acuan dalam perhitungan pajak yang harus Anda bayar nantinya.

Pajak untuk usaha dagang mikro tersebut berlaku di seluruh wilayah di Indonesia. Jadilah wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban berapapun nilainya. Jika masyarakat Indonesia terutama pedagang tertib dalam membayar pajak maka kondisi perekonomian Indonesia jelas akan lebih stabil. Pembangunan infrastruktur juga akan lebih maksimal sampai ke pelosok Indonesia. Akan ada beberapa kategori tambahan yang juga berlaku sesuai dengan kondisi sang wajib pajak itu sendiri. Pajak usaha dagang sifatnya wajib namun juga akan dilihat kembali dari kondisi wajib pajak tersebut secara langsung.

Pajak usaha dagang akan berlaku kepada setiap individu pemilik usaha mikro dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan begitu diharapkan sebagai pelaku bisnis yang sudah mapan dan menjalankan secara komersil bisa mengikuti aturan pajak usaha dagang yang berlaku. Semoga bermanfaat.

Your Thoughts