Apa itu Restitusi Pajak dan Bagaimana Cara Mengurusnya

No Comments

Apa yang dimaksud dengan restitusi pada pajak penghasilan (PPh) ? Istilah ini maknanya adalah pengembalian akan kelebihan pembayaran pajak yang sudah dibayarkan oleh Wajib Pajak. Jika jumlah PPh yang Anda bayarkan memiliki selisih dari pajak yang seharusnya, Anda boleh mengajukan pengembalian pada Direktur Jendral Pajak. Seorang WP bisa datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak yang ada di kota terdekat dan pastikan nama WP tercatat secara resmi. Tentu semua memiliki prosedur yang harus dilewati. Hal ini telah diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Cara Mengurus Restitusi

Seorang Wajib Pajak bisa mengklaim kembali selisih nominal pajak yang telah dibayarkan jika pajak tersebut terbukti lebih besar nominalnya dari yang seharusnya. Syarat diterima pengajuan yaitu jika telah lolos pemeriksaan pajak oleh petugas. Selain itu, Wajib Pajak yang ingin melakukan restitusi tidak diperkenankan memiliki hutang dari jenis pajak lainnya selain PPh.

Cara mengurus restitusi PPh adalah sebagai berikut:

  1. Datang ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terdekat yang ada di kota Anda.
  2. Setelah semua berkas yang diserahkan lengkap, selanjutnya Direktur Jendral Pajak akan segera melakukan penyelidikan terkait selisih yang terjadi antara pajak yang dibayar dengan yang sebenarnya tertuang.
  3. Setelah berhasil melakukan verifikasi bahwa jumlah pajak yang telah dibayarkan memang lebih besar dari pajak tertuang, Direktur Jendral Pajak menerbitkan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Besar).

Berkas-berkas yang harus diserahkan saat Anda mengajukan pengembalian pajak di DJP yaitu:

  • Bukti asli surat pemungutan pajak yang dimiliki WP
  • Selisih yang menyatakan bahwa pajak yang telah dibayarkan lebih besar dengan yang telah tertuang.
  • Alasan restitusi.

Masa Tunggu Setelah Mengajukan Restitusi

Lama verifikasi surat ini selambat-lambatnya 12 bulan sejak diajukan surat tersebut. Wajib Pajak yang telah mengajukan surat pengembalian akan diberikan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi apabila proses pelacakan telah dilakukan. Apabila WP tidak menyetujui, bisa membalas surat tersebut dengan disertai bukti-bukti yang akurat dan jelas. Jika tak bisa menyertakan bukti tersebut, maka pengajuan Anda ditolak.

Jika telah lewat 12 bulan belum ada kabar sedikit pun dari petugas, maka bisa diartikan pengajuan yang sudah dilakukan diterima dan Anda hanya perlu bersabar untuk menerima pengembalian dari pajak yang harus diterima. Selambat-lambatnya SKPLB akan Anda terima dalam jangka waktu sebelum terhitung setelah durasi maksimal berakhir. Jika surat restitusi diterima, namun Wajib Pajak belum juga mendapatkan SKPLB, dari pihak Direktur Jendral Pajak akan memberikan  sebesar 2% imbalan bunga per bulan yang akan terhitung sejak batas maksimal 1 bulan masa penantian. Imbalan akan diberikan hingga surat pengembalian diterbitkan oleh kantor pusat.

Ada beberapa hal yang menyebabkan Direktur Jendral Pajak tidak bersedia mengeluarkan SKPLB. Alasan-alasan tersebut diantaranya;

  • Berkas-berkas yang diserahkan kurang lengkap.
  • Setelah diteliti ternyata tidak ada kelebihan pembayaran PPh
  • Adanya kesalahan dalam penghitungan pajak.

Aturan mengenai tidak diterbitkannya SKPLB didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 198/PMK.03/2013 pasal 10.

Istilah Restitusi mungkin sedikit asing karena kebanyakan orang hanya mengetahui tentang pengembalian pajak yang berlebih. Sebelum mengajukan pengembalian pajak, perhatikan baik-baik dan hitung kembali apakah pajak yang telah terbayarkan mengalami selisih atau sudah sesuai sehingga membutuhkan jasa konsultan pajak. Kemudian jika memang sudah sesuai, pastikan juga untuk membawa seluruh berkas yang dibutuhkan saat proses pengajuan di DJP berlangsung. Apabila semua berkas lengkap dan memang terjadi sebuah kesalahan oleh DJP, Anda berhak mendapatkan pengembalian dari selisih yang ada.

Your Thoughts