Manfaat Mengetahui Peraturan Pajak Terbaru Agar Bisa Mematuhinya

No Comments

Mengetahui peraturan pajak adalah suatu hal yang penting agar Anda sebagai wajib pajak bisa mematuhinya dengan lebih teliti dan bijak. Bisa dibayangkan, bagaimana jadinya jika Anda mematuhi peraturan yang bahkan Anda sendiri tidak memahami dan mengetahui apa saja butir-butir pasal yang ada dalam peraturan tersebut? Padahal setiap peraturan yang dibuat di Indonesia, apalagi yang sudah tercantum dalam perundang-undangan tentunya harus dipatuhi karena terikat secara hukum.

Peraturan Pajak yang Mengalami Perubahan

Peraturan pajak berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak memang menjadi panutan para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dan haknya. Lantas, apa saja peraturan pajak? Berikut ini adalah beberapa peraturan terkait pajak yang mengalami perubahan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.10/2016

Peraturan pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan ini merupakan perubahan dari PMK No. 15/PMK.03/2010 terkait dengan pemungutan PPh atau Pajak Penghasilan. Peraturan ini mulai diberlakukan sejak 3 Februari 2016. Setidaknya, terdapat tiga pasal yang mengalami perubahan yakni pada Pasal 1 ayat (1) di huruf i dan k. Lalu, Pasal 2 ayat (1) di huruf f kemudian ayat (2), serta ayat (5). Perubahan selanjutnya juga ada pada Pasal 3 ayat (1) serta ayat (4).  Disamping itu, terdapat pula penambahan ketentuan terkait dengan perpajakan yang disisipkan dalam Pasal 2 ayat (2a) serta Pasal 10B.

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-47/PJ/2015

Pada peraturan pajak ini, tertuang ketentuan tentang cara pengenaan pajak bangunan sektor pertambangan dan pajak bumi untuk pertambangan batu bara dan mineral. Pada peraturan ini, dijelaskan pula objek PBB bidang pertambangan yang meliputi onshore dan offshore. Tak hanya itu, tubuh bumi yang dijadikan sebagai objek PBB minerba juga dideskripsikan dengan lebih jelas, baik dalam tahapan operasi produksi maupun tahapan eksplorasi. Perhitungan NJOP tubuh bumi serta bangunan yang dikenakan pajak dan juga besaran PBB juga diatur dalam peraturan pajak ini.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2015

Dalam peraturan pajak ini, dijelaskan pajak pertambahan nilai atau PPN terkait dengan penyerahan jasa kepelabuhanan kepada perusahaan yang berada di bidang angkutan laut yang selama ini melakukan operasi pengangkutan ke luar negeri. Peraturan pemerintah ini juga menjelaskan secara detail proses dan ketentuan dalam penyerahan jasa Kepelabuhanan dari badan usaha pelabuhan untuk perusahaan angkutan laut yang menjalankan kegiatan angkutan laut ke luar negeri dengan pengenaan PPN. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dalam aturan tersebut, terdapat dua jenis kapal yang akan diberi pembebasan PPN.

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-01/PJ/2016

Peraturan pajak yang dikeluarkan Dirjen Pajak ini berisi tentang ketentuan-ketentuan tata cara pengolahan surat pemberitahuan tahunan atau SPT Pajak dan penerimaannya. Peraturan ini sudah mulai berlaku sejak 18 Januari 2016. Dalam peraturan ini, dijelaskan teknis penerimaan serta pengolahan SPT mulai dari cara penyampaian, melakukan validasi NPWP, dan pembetulan.

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2015

Peraturan pajak ini menjelaskan dan mengatur tentang penyerahan barang yang dikenakan pajak dan atau impor yang bersifat strategis dan dibebaskan dari PPN. Peraturan ini diterbitkan sejak 9 Januari 2016. Dalam peraturan ini, dimuat pula ketentuan tentang jenis barang apa saja yang tidak dikenakan PPN dan mekanisme seperti apa yang harus dilakukan untuk pembebasan PPN tersebut.

Peraturan Pajak dan Manfaat Mematuhinya

Membayar pajak adalah kewajiban warga negara yang sudah memenuhi persyaratan sebagai seorang wajib pajak. Memang, bagi wajib pajak manfaat membayar pajak ini tidak akan langsung dirasakan. Tapi, manfaatnya akan sangat jelas terasa ketika orang-orang yang kurang mampu bisa berobat di rumah sakit, anak-anak mendapatkan beasiswa sekolah, dan infrastruktur yang semakin meningkat. Setelah memahami manfaat dari membayar pajak, tentunya sudah tidak ada alasan lagi untuk Anda tidak mematuhi peraturan pajak yang sudah dibuat.

Your Thoughts